Mantan dewan dituntut lima tahun kasus suap APBD Jambi

Jambi (ANTARA) - Tiga mantan anggota  dewan Provinsi Janbi, Zainal Abidin, Effendi Hatta dan Muhamadiyah dituntut hukuman masing-masing lima tahun penjara atas kasus suap untuk pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. 

Jaksa penuntut KPK, Iskandar Marwoto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Selasa, di hadapan majelis hakim diketuai Yandri Roni SH, menuntut ketiga terdakwa Zainal Abidin, Efendi Hatta dan Muhamadiyah dengan tuntutan masing-masing lima tahun dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta mencabut hak politiknya selama lima tahun dan jaksa meminta ketiganya untuk tetap ditahan.

Ketiga terdakwa kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi yakni Zainal Abidin, Efendi Hatta dan Muhamadiyah hanya bisa terdiam dan tertunduk mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU KPK di hadapan hakim Tipikor Jambi.

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut umum dinyatakan ketiganya telah bersalah berdasarkan fakta persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan sebelumnya.

Kemudian dalam tuntutan jaksa KPK tersebut, ketiga terdakwa juga dibebankan uang pengganti terhadap negara sebesar Rp100 juta jika tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 6 bulan penjara. Jaksa menilai ketiga terdakwa telah menerima uang suap ketok palu agar mengesahkan RAPBD Jambi menjadi APBD Jambi baik tahun 2017-2018, sebagai orang penerimaan hadiah.

Tuntutan Jaksa KPK menyatakan, perbuatan ketiga terdakwa terbukti dan hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak membantu program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, terlebih terdakwa merupakan penyelanggara negara.
 
Sedangkan tindakan yang meringankan terdakwa adalah ketiga terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf, bersikap kooperatif saat persidangan, serta memberikan keterangan yang sejelas jelasnya di muka persidangan.

Jaksa menuntut sesuai dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas tuntutan jaksa KPK tersebut, kuasa hukum ketiga terdakwa akan mengajukan pembelaan pada persidangan pekan depan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi.