Bangko (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Merangin dan Baznas setempat mendorong optimalisasi program "Gerakan Berinfak Rp1.000 untuk Merangin" di lingkungan perusahaan yang ada di daerah itu.
"Berbagai sektor telah kita masuki dengan Gerakan Berinfak Rp1.000 untuk Merangin, baik ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah , maupun counter-counter, toko-toko dan di pasar-pasar. Sekarang giliran ke sektor perusahaan-perusahaan," kata Wakil Bupati Merangin H Mashuri di Bangko, Kabupaten Merangin, Rabu.
Ia menyatakan, pemerintah daerah bekerjasama dengan Baznas yang akan mengkoordinir dan berupaya menuntaskan kemiskinan dan bantuan anak yatim, dengan program mulia, Gerakan Berinfak Rp1.000 untuk Merangin.
Wabup mengharapkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Merangin, untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat dan berperan serta ikut menuntaskan kemiskinan.
Di perusahaan itu kata wabup, banyak karyawannya. Karyawan itu bisa menyisihkan rezekinya sehari Rp1.000. Bila tidak pas begitu terima gaji bisa berinfak lima ribu rupiah atau Rp 10.000 bisa lebih.
"Contoh saya sendiri, selama di ruang kerja saya disediakan kapsul tabungan infak, bila belum memasukan uang ke dalamnya seperti ada yang kurang, tapi kalau sudah terasa sangat nyaman sekali," katanya.
Mashuri mengharapkan, para pimpinan perusahaan , bisa mengetuk hati para karyawannya, berpartisipasi dan perperan serta mengentaskan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat Merangin.
Namun demikian, wabup menyampaikan kekecewaanya karena pimpinan psejumlah perusahaan yang dikategorikan besar di Kabupaten Merangin tidak hadir dalam rapat koordinasi dengan Baznas yang digelar Selasa (27/1), padahal peran serta perusahaan besar ini sangat diharapkan.
Rapat koordinasi yang dihadiri Kapolres Merangin, Dandim 0420 Sarko, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Merangin, pimpinan perusahaan yang diundang para pimpinan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), pimpinan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan sejumlah perusahaan lainnya.
Pada kesempatan itu, Wabup Mashuri menyebutkan sebesar 15 persen masyarakat Kabupaten Merangin masih dalam kategori miskin. Pemerintah Daerah tidak mampu mengentaskan kemiskinan ini sendiri, untuk itu perlu peran serta semua sektor, termasuk perusahaan-perusahaan.
"Ini baru kemiskinan, belum lagi anak-anak yatimnya dan anak-anak yang akan putus sekolah dampak Covid-19. Jumlah anak yang akan putus sekolah karena Covid-19 ini akan sangat banyak sekali," kata Wabup Mashuri menambahkan.
