Jakarta (ANTARA) - Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menghadiri pertemuan di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa, membahas tindak lanjut 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Selain itu, kata dia, dijadwalkan juga hadir beberapa pejabat yang terkait dengan proses alih status tersebut.
"Informasi yang kami terima dijadwalkan pula akan hadir Sekjen, Karo SDM, Inspektur, dan Karo Hukum KPK," ucap Ali.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai 75 pegawai KPK tersebut.
Menurut dia, tindak lanjut 75 pegawai KPK tersebut juga harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan BKN.
"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kami tindak lanjuti. Akan tetapi, menindaklanjutinya tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain, ada Menpan, ada Kumham yang mengatur regulasi, ada KASN, ada LAN, ada BKN. Inilah yang kami kerja samakan," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5).
Baca juga: KPK hormati laporan oleh perwakilan 75 pegawai ke Komnas HAM
Baca juga: Komnas HAM prioritaskan kasus dugaan pelanggaran HAM pegawai KPK
