Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat regional, nasional dan internasional.
Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi, katanya.
"Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya.
Memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, lanjut Wapres, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut.
"Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," katanya.
Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas, jelas Wapres.
"Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," tukasnya.
Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba.
"Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya.
Baca juga: Wapres minta Mathla'ul Anwar dukung Pemerintah siapkan SDM unggul
Baca juga: Stafsus Wapres dorong tambak milenial untuk ekonomi kerakyatan
