Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko bencana.
“Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Presiden menyampaikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengorientasikan program pembangunan pada konsep tangguh bencana. Kebijakan tangguh bencana harus menjadi arus utama, tambahnya.
Baca juga: Presiden targetkan 2 juta kendaraan listrik "mengaspal" pada 2025
Baca juga: Presiden meyakini ekosistem kendaraan listrik tumbuhkan minat pengguna
Baca juga: Presiden: Ekosistem kendaraan listrik capai target "zero emission"
“BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Harus ini semuanya, diajak," kata Presiden.
Presiden juga meminta sistem edukasi kebencanaan agar terus ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.
“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat jangan menunggu sampai datang bencana,” ujarnya.
Kepala Negara menekankan potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat harus dioptimalkan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Indonesia yang tangguh bencana harus menjadi agenda besar yang dilakukan semua komponen pemerintah dan komponen bangsa.
"Kita rangkul kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana," kata Presiden Jokowi.
