Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama terkait perubahan skema pemberian subsidi energi kepada masyarakat Indonesia.
Saat ini, di pasaran, harga minyak RON 92 seperti Pertamax berada di kisaran Rp16.000-an, Pertamina menjualnya dengan harga di kisaran Rp12.500 - Rp13.000. Kini juga semakin banyak kalangan mampu yang mengalihkan bahan bakarnya dari Pertamax ke Pertalite yang disubsidi sekitar Rp4.500 per liter oleh pemerintah. Sementara, untuk Solar, pemerintah memberi subsidi hingga Rp7.800 per liter.
"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh 119 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, jauh berada di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran 65 dolar AS per barel," tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG.
Baca juga: Pengamat: Rencana kenaikan Pertalite dan solar belum tepat
Baca juga: Ekonom: Subsidi BBM lebih tepat diberikan ke individu, bukan komoditas
Akan tetapi, penikmat subsidi tersebut tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masif-nya jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Perilaku tersebut menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran, ujar Bamsoet usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu, akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Menurut laporan BPS, jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang,
Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi. Tetapi, 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.
"BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit, terdiri atas 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya," ucap Bamsoet.
Baca juga: Menteri: Penyalahgunaan BBM-LPG bisa dipenjara dan denda Rp60 miliar
Baca juga: Pemerintah berisiko keluarkan dana Rp320 triliun untuk subsidi energi
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digital dengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC).
Menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.
"Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisasi terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global 'energy champion'. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga," tutur Bamsoet.
