Jambi (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi kembali menggelar High Level Meeting semester 1 tahun 2022 dengan tema "Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi" sekaligus penandatangan komitmen pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Selasa (14/6).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution mengatakan high level meeting dilaksanakan sebagai upaya untuk me-review inflasi di Provinsi Jambi dan merumuskan strategi pengendaliannya. Hal Ini diperlukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dari pertemuan ini kita sepakat untuk menjaga pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, antara lain melalui penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Indonesia dengan Pemerintah kabupaten/ kota," jelas Suti.
Suti menyebutkan, komitmen pertama terkait pengendalian inflasi ini, yaitu menjaga inflasi sesuai koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Komitmen kedua, yakni merealisasikan kerjasama antar daerah untuk bahan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Ketiga, rutin mengadakan pertemuan setiap bulannya di seluruh kabupaten/ kota untuk mengulas kembali perkembangan harga dan mencari solusi agar harga stabil.
"Semua ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ungkapnya.
Gubernur Jambi, Al Haris dalam sambutannya mengatakan kondisi harga komoditas unggulan di Provinsi Jambi saat ini, khususnya petani kelapa sawit belum merasakan kenaikan TBS meski keran ekspor kembali dibuka. Tren kenaikan TBS yang masih belum stabil sangat mempengaruhi perekonomian petani di Jambi yang 60 persennya merupakan petani sawit.
Gubernur juga mengatakan kekhawatirannya terkait dampak dari adanya beberapa perusahaan batu bara yang diberikan sanksi oleh Kementerian Negeri Sumber Daya Mineral (ESDM) karena angkutannya yang bermasalah.
"Kita khawatir bahwa akan terjadi inflasi yang tidak terkendali di Provinsi Jambi. Otomatis kalau inflasi signifikan, maka dikhawatirkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jambi. Kita ingin tingkat inflasi di Jambi dari semua kabupaten kota bisa dikendalikan, paling tidak harga komoditi penyumbang income perkapita keluarga Jambi yang perlu dipertahankan," ungkap Gubernur Jambi dalam sambutannya.
Dirinya meminta kepada pihak terkait untuk selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi dan gejolak ekonomi di Provinsi Jambi.
"Kalau kita sering berkoordinasi paling tidak kita mengecilkan masalah masyarakat yang terdampak inflasi daerah. Terimakasih Bank Indonesia yang selalu aktif dan responsif terhadap dinamika ekonomi di Jambi," pungkas Gubernur.
Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB, Prof Muhammad Firdaus yang hadir sebagai pemateri turut memberikan masukan kepada TPID Provinsi Jambi.
Dirinya mengatakan, TPID Provinsi Jambi dapat melakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan, salah atau upaya yang dapat dilakukan dengan menyediakan pasokan ikan nila sebab berdasarkan analisa BI dan BPS, bahan pangan pemicu inflasi di Jambi antara lain bawang merah dan ikan nila.
"Kalau untuk bawang merah secara iklim mungkin tidak cocok, saya kasih masukan yang mungkin realistis dan cepat dikerjakan, serta tingkat keberhasilan tinggi adalah dengan menyediakan pasokan ikan nila lebih baik lagi sehingga lebih stabil," sarannya.
Menurutnya, upaya lain yang bisa dilakukan TPID, yakni dengan terus menjalin kerjasama antar daerah.
TPID Provinsi Jambi perkuat sinergi pengendalian inflasi
Selasa, 14 Juni 2022 21:00 WIB