Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berupaya berperan menciptakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menghadapi tantangan ekonomi pada 2023.
Akbar Himawan Buchari menyampaikan, euforia Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan mulai dirasakan, di mana bagi pelaku UMKM, pesta demokrasi lima tahunan menjadi berkah, karena meningkatnya konsumsi yang mampu mengerek pertumbuhan ekonomi.
"Ada juga instrumen lain agar Indonesia kuat menghadapi ketidakpastian global. Secara teori, suatu negara dikatakan maju jika memiliki 12 persen pengusaha dari total populasinya. Sementara di Indonesia hanya 3,5 persen," kata Akbar.
Dengan kepengurusan Badan Pengurus Pusat Hipmi yang baru, lanjut Akbar, ia berharap masyarakat bisa memulai bisnisnya.
Akbar mengatakan akan berupaya agar setiap provinsi maupun kabupaten dan kota menjadi tempat yang ramah investasi dan kegiatan usaha, baik dari perizinan, permodalan, hingga pemasaran.
"Ini yang akan kami ciptakan, pengusaha tangguh, ekosistem, dan iklimnya. Sehingga teman-teman bisa merasakan manfaat berada di Hipmi. Dan pastinya melahirkan pengusaha baru yang tangguh," ujar Akbar.
Pada kesempatan itu, Akbar menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar dalam rangka penguatan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi untuk mengkapitalisasi kemampuan pengusaha.
Kemudian, digitalisasi dunia usaha perlu didorong, khususnya UMKM agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.
Namun, ia mengakui, Hipmi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga akan berkolaborasi bersama pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategi.
"BUMN harus didorong untuk keberpihakan kepada pengusaha muda seperti Hipmi dalam bentuk kolaborasi. Sehingga BUMN dan pengusaha-pengusaha muda tumbuh bersama," harap Akbar.
Menurut Akbar, Menteri BUMN Erick Thohir telah berdiskusi dengan Hipmi untuk segera melakukan kolaborasi.
Instrumennya, bagi pengusaha lokal yang bisnis intinya berkaitan dengan BUMN, dapat dibentuk semacam Joint Operation (JO) alias kerja sama operasi atau Kerja Sama Operasi (KSO).
"Sampai saat ini memang sebatas gentleman's agreement. Kami butuh konkretnya. Artinya, kolaborasi yang diwacanakan Pemerintah bisa terealisasi melalui BUMN," kata Akbar.
