Jambi (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi melakukan kegiatan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan membuka Pekan QRIS Nasional 2023 Provinsi Jambi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi Hermanto di Jambi, Selasa, mengatakan Provinsi Jambi sempat menjadi daerah dengan inflasi tertinggi pada pertengahan 2022 yakni mencapai 8,55 persen.
Hal itu mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan mitra strategis lainnya menjalankan berbagai program pengendalian inflasi, yaitu penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), operasi pasar dan pasar murah, penyaluran bibit cabai dan prasarana pertanian, serta High Level Meeting dan rapat koordinasi rutin TPID
Realisasi tersebut, membawa Provinsi Jambi berhasil keluar dari posisi tiga besar provinsi dengan inflasi tertinggi. Hingga pertengahan tahun 2023, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Jambi terus melanjutkan tren penurunan, hingga tercatat sebesar 1,15 persen (yoy) pada Juli 2023 atau terendah se-Indonesia.
Ke depan, berbagai risiko terhadap tekanan inflasi masih perlu diwaspadai dan mendapatkan perhatian seperti gangguan cuaca sejalan dengan masuknya fenomena El Nino lemah-moderat yang berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi, fluktuasi produksi antar waktu dan antar-daerah, serta isu terkait ketahanan pangan lainnya.
"Untuk merespon hal tersebut, pada hari ini dilakukan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi tahun 2023 yang mengusung tema "Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi, dan Digitalisasi Pertanian," katanya.
Baca juga: BI Jambi dukung penguatan produksi pertanian cegah dampak El Nino
Baca juga: BI minta UMKM bidik pasar milenial dengan sarana pembayaran digital
Program itu dijalankan melalui tujuh penguatan GNPIP 2023 yaitu penyelenggaraan operasi pasar, gelar pangan murah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), KAD, penguatan pasokan pangan strategis melalui gerakan tanam dan program urban farming "Kampung Inflasi" di Kota Jambi, subsidi ongkos angkut, penyaluran sarana prasarana pertanian dan lainnya.
Dengan adanya program penguatan ini, diharapkan stabilitas harga pangan di Jambi dapat terjaga dan mampu menjaga laju inflasi yang lebih terkendali.
Dalam kesempatan yang sama, BI bersama dengan pemain di industri sistem pembayaran telah mengembangkan kanal pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran.
Di Provinsi Jambi, saat ini tercatat lebih dari 262 ribu merchant yang mencakup pasar, mall, kawasan wisata, tempat ibadah, parkiran, lingkungan pendidikan dan sebagainya. Dari sisi pengguna QRIS, telah mencapai 391.134 user yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jambi.
BI secara rutin menyelenggarakan kegiatan tahunan bertajuk Pekan QRIS Nasional (PQN) yang merupakan wadah untuk meningkatkan penggunaan QRIS, baik dari sisi pengguna, volume transaksi, maupun jumlah merchant.
PQN dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus sampai 20 Agustus 2023. Di Provinsi Jambi, BI menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan seperti Onboarding pengguna Merchant QRIS, QRIS Goes to Campus, QRIS Goes to School, berbagai kompetisi, showcase UMKM, Talkshow Keuangan digital, dan hiburan lainnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutan kegiatan mengatakan pengendalian inflasi harus konsisten dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian daerah.
"Kick Off GNPIP dan Pekan QRIS Nasional ini penting diadakan untuk kembali menumbuhkan semangat pengendalian inflasi Jambi," katanya.
Baca juga: Jumlah pengguna QRIS di Jambi lebih dari 327 ribu
Baca juga: Kegiatan Serambi 2023 dorong pengembangan ekonomi syariah Jambi
Baca juga: BI Jambi dorong ekosistem keuangan digital lewat Gentala Arasi 2023
