KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pemerintah tidak memilih opsi untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras hingga saat ini meskipun harga gabah meningkat.

Hal itu karena jika pemerintah menaikkan HET, maka dikhawatirkan mendorong kenaikan harga beras yang lebih tinggi kepada konsumen, menurut Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono di Jakarta, Senin.

“Kalau menaikkan HET akan mendorong harga lebih tinggi lagi, menaikkan HET kan salah satu pilihan kebijakan yang sekarang ini belum diambil kebijakannya,” ujar dia.

Untuk mengatasi kelangkaan pasokan stok beras di ritel, Edy mengatakan pemerintah menugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk menyalurkan beras premium Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di ritel modern dengan harga sesuai HET.

“Itu solusi jangka pendek, dan ini penugasan terus berlangsung karena Bulog perlu waktu juga menyiapkan diri,” kata dia.

Edy memahami banyak peritel yang serba salah dengan kondisi harga beras saat ini. Peritel terkendala memasok beras karena harga dari produsen yang tinggi dan di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi betul harga sudah mahal serba salah juga penjual. Kalau di jual sesuai HET mereka rugi, kalau di atas HET mereka takut,” ujar dia.

Menurut Edy, panen raya diperkirakan terjadi pada Maret 2024. Panen raya diharapkan dapat mendorong produksi sehingga akan menekan harga beras.

“Nanti kalau panen raya harga pasti turun. Turunnya berapa kita belum tahu, karena sangat tergantung kepada produksinya berapa,” ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya meminta Pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lainnya bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng yang berpotensi terus mengalami kenaikan pada Februari 2024.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyampaikan bahwa perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.

"Kami memerlukan sikap Pemerintah dan pihak berwenang untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan sehingga peritel dapat terus membeli, menyediakan dan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat," ujar Roy.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok, terlebih pada Februari 2024 para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.

Sejumlah bahan pokok seperti beras mengalami kenaikan di berbagai wilayah Indonesia. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan konsumen dibandingkan dengan ketersediaan barang.

Aprindo juga menyebut bahwa kenaikan harga disebabkan oleh produsen yang menaikkan harga di atas HET, sehingga peritel terpaksa ikut menyesuaikan dengan harga beli (tebus).

Roy menyampaikan, kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, HET beras diatur berdasarkan zonasi.

Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kilogram (kg) sedangkan beras premium Rp13.900/kg. Sementara itu, untuk Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500/kg dan beras premium Rp.14.400/kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800/kg.