Jambi (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperkuat kesadaran bela negara masyarakat di Kota Jambi melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam rangka menyebarluaskan nilai dasar bela negara.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Mayjen TNI Piek Budyakto dalam keterangan tertulis diterima di Jambi, Kamis, mengatakan bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian atau lembaga termasuk pemerintah daerah serta seluruh komponen bangsa lainnya.
Bela negara bagi lingkup masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun sikap mental dan karakter bangsa serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembangunan revolusi mental.
Ia menjelaskan implementasi nilai dasar bela negara sangat penting dan dibutuhkan bagi negara, terlebih bila mencermati perkembangan dinamika ancaman saat ini, yaitu di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.
Ia mengatakan bentuk ancaman saat ini tidak lagi bersifat konvensional, tetapi lebih bersifat non konvensional atau non militer, bahkan mempengaruhi hati dan pikiran manusia secara paradigmatis.
Salah satu upaya untuk menangkal ancaman tersebut, kata dia, melalui pembinaan kesadaran bela negara.
Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Kota Jambi Mulyadi Yatup mengatakan bahwa pembinaan seperti ini penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bela negara.
Pembinaan ini dapat memperkuat pemahaman segenap komponen masyarakat Kota Jambi sehingga semakin meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya menjadi bekal untuk memperkuat kesadaran bela negara.
Pemerintah Kota Jambi telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk melibatkan warga secara proaktif berpartisipasi menyampaikan perkembangan di wilayahnya masing-masing dan nantinya akan menjadi bagian dari upaya untuk membangun dan menciptakan konsolidasi, koordinasi, sinergi serta integrasi penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara.
Kegiatan sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara diikuti oleh organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi lainnya lingkup masyarakat.
