Basuki bangun fasilitas yudikatif-legislatif di IKN dalam empat tahun

Jakarta (ANTARA) -  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan fokus membangun fasilitas yudikatif dan legislatif pada tahap lanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam waktu empat tahun ke depan.

Ditemui usai dilantik sebagai Kepala OIKN definitif di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Basuki mengatakan fasilitas itu akan di wujudkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," katanya.

Basuki menjelaskan fasilitas yudikatif dan legislatif yang dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, Basuki juga akan mempercepat tahap penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Ia mengatakan upaya menggaet minat investor juga terus dilakukan untuk kebutuhan pengembangan IKN dalam empat tahun ke depan.

"Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun, lalu investasi Rp58 triliun, itu di-groundbreaking terakhir sebelum tanggal 20 kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaporkan capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.