Dikatakan Wamen dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Astacita untuk mewujudkan swasembada energi.
"Ketahanan energi nasional adalah hal yang sangat penting untuk dicapai. Ini menyangkut kondisi terjaminnya ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, berjangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup," katanya.
Ia mengatakan salah satu langkah yang diharapkan turut mendukung pengurangan impor adalah implementasi bahan bakar nabati melalui program biofuel B40.
Lebih lanjut, ia menyatakan produksi minyak nasional saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan tingkat konsumsi. Padahal pada 1997, Indonesia sempat menjadi eksportir minyak karena produksi melebihi kebutuhan domestik, namun kondisi tersebut telah berubah drastis.
"Saat ini, produksi minyak bumi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, sementara tingkat konsumsi lebih dari 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, kita harus memenuhi kebutuhan tersebut melalui impor," kata Yuliot.
Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas nasional, termasuk kontribusi dari Pertamina, mengingat perusahaan plat merah itu saat ini menyumbang 60 persen dari total produksi minyak nasional, atau sekitar 400.000 barel per hari.
Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga 700.000 barel per hari pada 2025-2026. Dengan kontribusi Pertamina yang diproyeksikan tetap 60 persen, target produksi Pertamina diharapkan mencapai 480.000 barel per hari, meningkat sekitar 20 persen dari produksi saat ini," katanya.
Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan BUMN seperti Pertamina untuk mencapai target ketahanan energi nasional.
"Kementerian ESDM dan Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat agar arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dapat terwujud," kata dia.
