Jambi (ANTARA) - Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha memimpin apel ASN Pemkot Jambi, Senin (24/2/2025). (ANTARA/Tuyani)
Jambi (ANTARA) - Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menegaskan pentingnya sikap optimistis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan program pemerintahan baru.
"Pentingnya menanamkan rasa optimisme yang tinggi seluruh ASN Pemkot Jambi untuk mewujudkan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi," kata Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha di Jambi, Senin.
Diza menegaskan bahwa ASN harus mampu berkolaborasi dalam menjalankan program kerja Pemkot Jambi guna meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Dia juga meminta ASN cepat beradaptasi dengan berbagai kebijakan baru, termasuk efisiensi anggaran. Kebijakan itu harus diadaptasi dengan baik untuk memastikan jalannya program pemerintahan secara optimal.
Beberapa program prioritas yang dilakukan Pemkot Jambi saat ini di antaranya pembenahan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan berlubang, penerangan jalan, serta penanggulangan banjir.
Selain itu, masalah pengelolaan sampah juga menjadi salah satu prioritas utama. Wakil Wali Kota menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan perhatian langsung dari Presiden.
Oleh karena itu, identifikasi akar permasalahan serta solusi konkret harus segera dilakukan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.
Diza menyadari bahwa program 100 hari kerja pemerintahan baru tidak akan berjalan mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, namun dengan semangat optimisme yang tinggi, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jambi diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal.
Ia juga menekankan pentingnya menanamkan rasa optimisme dalam menjalankan setiap kebijakan dan program yang telah dirancang.
Diza menyebutkan pentingnya dukungan untuk 11 program unggulan, antara lain Kartu Bahagia, Lansia Bahagia, Kampung Bahagia, Balai Kerja Tematik, dan lainnya.
Menurut Diza, keberhasilan program-program ini bergantung pada kerja sama dan kolaborasi yang maksimal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
