Rektor UNJA narasumber webiner nasional KPU Sarolangun

Jambi (ANTARA) - Rektor Universitas Jambi (UNJA), Prof Helmi menjadi salah satu narasumber dalam Webinar Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarolangun yang mengusung tema “Pemilih Cerdas, Pemimpin Berkualitas.” Webinar ini diselenggarakan secara daring melalui zoom pada Rabu, (23/7).

Kegiatan ini mengundang tiga narasumber utama yakni Rektor UNJA Prof Helmi, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Zulfikar Arse Sadikin dan Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita.

Webinar ini dibuka oleh Ketua KPU Sarolangun, Ahmad Mujaddid dan diikuti oleh seluruh komisioner KPU Sarolangun, perwakilan komisioner KPU di seluruh Indonesia, praktisi politik, media, hingga mahasiswa. Rektor dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pemilih harus berlandaskan nilai pancasila dan kesadaran pemilih.

“Nilai utama demokrasi terletak pada sila keempat, namun tetap harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dalam praktik pemilu, persoalan utama terletak pada tingkat kesadaran dan kecerdasan pemilih, yang saya rasa saat ini masih pada batas 50 persen. Pemilih kita sudah cerdas dan berkualitas dan tentu sudah namun pemilih belum sepenuhnya aktif dalam menelusuri rekam jejak dan integritas calon,” kata Prof Helmi.

Lebih lanjut, Rektor menjelaskan bahwa memiliki pemimpin berkualitas tak kalah penting dari persoalan pemilih cerdas.

Pemimpin yang baik harus memiliki etika, moral, integritas, serta visi misi yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga substantif. Penyampaian visi misi pemimpin jangan hanya ditulis di selebaran, namun harus sampai kualitasnya sehingga dapat meningkatkan kesadaran pemilih terkait materi nya.

Kemudian calon yang berintegritas, calon yang cerdas juga dipengaruhi oleh partai politik yang mengusungnya. Pendidikan politik jadi penting sekali sehingga akan menghasilkan pemimpin berkualitas, terakhir rektor menyampaikan aturan pemilu harus realistis dan bisa diterapkan secara tegas.

Kemudian bapak ibu terkait dengan peraturan perundang-undangan (tentang pemilu), ada satu pakar yang mengatakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan atau diterapkan.

Kalau aturan atau norma hukum itu tidak bisa dilaksanakan maka jangan diatur contoh politik uang, harus dibuat dengan logika yang jelas supaya aturan itu dapat diterapkan secara efektif dan menjadi pondasi di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Ketua KPU Sarolangun, Ahmad Mujaddid, berharap pelaksanaan webinar ini dapat menghasilkan aktor pemilih cerdas demi terwujudnya pemimpin berkualitas.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pada hari adalah bagian dari ikhtiar kami dari KPU Sarolangun untuk melakukan edukasi bagi pemilih yang Insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Hal ini sangat penting dalam hal peningkatan kapasitas pendidikan pemilih di dalam kabupaten Sarolangun.

"Harapan kami dengan adanya webinar ini, kita bisa menjadi aktor pemilih yang cerdas demi terwujudnya pemimpin berkualitas," kata Ahmad Mujaddid.