Jakarta (ANTARA Jambi) - Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja
seluruh kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi terkait
sejumlah arahan yang pernah disampaikan setahun lalu.
Arahan tersebut disampaikan Presiden kepada seluruh kapolda dan
kajati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, yang dihadiri juga oleh
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.
Jokowi mengatakan setahun lalu di Istana Bogor telah memberikan lima
arahan kepada para kapolda dan kajati dan hari ini arahan itu akan
dievaluasi secara blak-blakan.
Kelima poin arahan itu adalah kebijakan dan deskresi tidak bisa
dipidanakan, pelanggaran administrasi tidak dipidana, hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kerugian negara diberi waktu
menyelesaikan 60 hari, kerugian negara harus nyata atau tidak
mengada-ada dan kasus yang ditangani tidak diekspose ke media secara
berlebihan.
"Saya masih banyak dengar yang tidak sesuai yang saya sampaikan baik
di kabupaten, kota, provinsi termasuk pusat," kata Kepala Negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menerima banyak keluhan dari
bupati, wali kota dan gubernur terkait dengan lima hal itu.
Joko Widodo meminta jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk berada
segaris dengan kebijakan Presiden. "Semuanya harus segaris dan seirama
sehingga orkestrasi jadi suara yang baik," katanya.
Dia mengatakan lima kebijakan itu disampaikan untuk mendukung
program pembangunan pemerintah termasuk semua kebijakan yang dikeluarga
pemerintah pusat.
"Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan-terobosan.
Deregulasi ekonomi sudah 12 yang dikeluarkan. Kemudian terobosan amnesti
pajak sudah dikeluarkan. Segala jurus kita lakukan. Jika tidak didukung
jajaran di daerah baik di pemda, kejari, kejati, polres, polda ya tidak
jalan," katanya.
Ia juga menyampaikan kepada para kapolda dan kajati bahwa
persaingan antarnegara sudah terjadi sangat ketat. "Begitu kita
kehilangan waktu jam, detik, dan hari, momentum-momentum akan hilang,"
ujarnya.
Menurut dia, jika tidak merespon perubahan di negara atau kawasan lain, Indonesia akan kehilangan banyak hal.
Presiden evaluasi kapolda dan kajati
Selasa, 19 Juli 2016 12:17 WIB
......Saya masih banyak dengar yang tidak sesuai yang saya sampaikan baik di kabupaten, kota, provinsi termasuk pusat......