Jakarta (ANTARA) - Kami siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah
"Satu tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis lainnya," katanya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Jakarta, Kamis.
Kunci pertama yaitu efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran program kegiatan.
Tak hanya itu, belanja pemerintah juga harus dirancang dengan baik dan jelas termasuk target hasil atau dampaknya maupun ukuran keberhasilannya.
Baca juga: Kemenkeu dan BPKP perkuat pengawasan pengelolaan keuangan negara
Kunci kedua adalah kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik antarinstansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah.
Kunci ketiga yaitu mengenai data yang harus akurat, valid, dan dikelola dengan baik karena merupakan kunci untuk mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi hingga pelaporan.
Kunci terakhir yakni kesuksesan program pemerintah tidak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya secara cepat.
Yusuf Ateh mengatakan dalam hal ini peran BPKP bersama seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sangat penting dan aktif untuk mengawal implementasi program-program pemerintah.
Oleh sebab itu, ia menegaskan pihaknya telah merancang agenda prioritas pengawasan yang berfokus untuk mengawal sektor krusial dalam mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, BPKP juga merancang serta melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang benar-benar berdampak kepada masyarakat.
"Kami siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah," tegasnya.
Baca juga: KPK-BPKP perbarui perjanjian kerja sama pencegahan korupsi pada pemda
Baca juga: BPKP RI ajak pemda bersinergi awasi program prioritas
