Yorrys sebut Kongres X KSPSI di Jakarta tidak sah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai mengatakan penyelenggaraan Kongres X KSPSI di Jakarta beberapa waktu lalu adalah tidak sah dan telah menodai nama organisasi.

"Kongres X yang awalnya digelar pada 16-17 Februari 2022 ditunda hingga Juli atau Agustus, bukan dibatalkan. Kami harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya bersama mencegah penularan COVID-19," kata Yorrys saat konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Yorrys yang merupakan Ketua Komite II DPD RI itu menilai manuver Jumhur Hidayat yang menggelar Kongres X KSPSI telah menodai nama baik organisasi KSPSI.

Dia menjelaskan, Kongres X ditunda hingga Juli atau Agustus 2022 sambil memperhatikan perkembangan penularan wabah COVID-19 dan menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait PPKM level 3.

Menurut Ketua MPR For Papua itu, KSPSI tidak dapat menjamin situasi terkendali dengan baik di tengah penyebaran varian Omicron yang begitu cepat apabila Kongres X tetap dilaksanakan pada 16-17 Februari 2022.

"Kongres X di Jakarta beberapa hari yang lalu itu tidak sah dan abal-abal. Mereka yang menggelar kongres adalah mereka yang memanipulasi kepesertaan dan menentang kebijakan pemerintah," ujarnya.

Yorrys mengatakan, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSPSI memiliki mekanisme sanksi bagi anggotanya yang tidak taat aturan, mulai peringatan hingga pemecatan dan pemberhentian.

Menurut dia, apabila dalam waktu dekat, Jumhur dan seluruh peserta yang hadir dalam Kongres X di Jakarta itu tidak mengklarifikasi tindakan indisiplinernya, maka pihaknya akan memberikan sanksi maksimal berupa pemecatan dan pemberhentian.

"Selaku pimpinan DPP, kami juga akan membekukan organisasi setiap jenjang dan tingkatan organisasi dari para pimpinan DPD, DPC serta SPA yang menghadiri Kongres X abal-abal itu," katanya pula.

Langkah itu, menurut dia, dilakukan untuk menjaga citra dan dan kehormatan organisasi agar tidak menjadi preseden buruk di masa yang akan datang.

Selain itu, dia menilai tindakan tegas ditujukan untuk menjaga keberlangsungan konsolidasi internal KSPSI yang saat ini sedang menata sistem dan kinerja agar berjalan dengan baik.

"KSPSI sedang menata sistem dan kinerja agar berjalan dengan baik. Saya akan menentang segala bentuk perusakan sistem atas apa yang sedang DPP KSPSI bangun dengan susah payah," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada pemerintah dan pengusaha untuk mengabaikan hasil Kongres X yang memilih Jumhur Hidayat secara aklamasi.
Baca juga: Sjukur Laporkan Hasil Kongres VIII KSPSI ke Jacob