Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan PPRA LXIV Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
"PPRA LXIII memberikan kajian tentang konsolidasi demokrasi, bagaimana mereduksi politik identitas. Lalu PPRA LXIV memberikan kajian tentang kepemimpinan G20, bagaimana memperkuat kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasok global. Kedua kajian itu tadi diterima Presiden, dipaparkan inti-inti dari rekomendasi yang diberikan baik dari PPRA LXIII dan LXIV," kata Andi usai menghadiri acara tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Selanjutnya, kata Andi, dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan kepada peserta PPRA LXIII dan LXIV. Presiden memberikan gambaran bagaimana dunia saat ini sedang mengalami kondisi sangat sulit.
"Tahun depan mungkin jauh lebih sulit di dunia yang 'gelap', sehingga dan diharapkan PPRA LXIII dan LXIV dalam penugasan-penugasan itu betul-betul memperkuat karakter kepemimpinannya ke depan," tambahnya.
Presiden menyampaikan arahan kepada Lemhannas untuk segera membuat kajian-kajian tentang bagaimana mengantisipasi dan memitigasi krisis. Andi mengatakan Jokowi meminta kajian itu bersifat makro dan mikro, dikombinasikan, serta detail dalam merekomendasikan arah-arah kebijakan ke depan.
Andi menjelaskan selama ini Lemhannas sudah melakukan kajian rutin, baik yang bersifat mingguan maupun bulanan, sesuai dengan kebutuhan Presiden Jokowi. Namun demikian, penekanan yang disampaikan Jokowi dalam acara tersebut ialah fokus melakukan antisipasi dan mitigasi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan dunia.
"Kami di Lemhannas diminta oleh Pak Jokowi untuk fokus lima hal, tentang konsolidasi demokrasi, tentang transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan IKN. Untuk konsolidasi demokrasi, ada kajian-kajian rutin yang kami lakukan tapi substansi detailnya tidak bisa kami sampaikan, karena memang dalam tata kelola kami di organisasi, kajian-kajian kami hanya diperuntukkan untuk Presiden, tidak bisa kami buka ke publik tanpa ada arahan Presiden," ujar Andi Widjajanto.
