Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan percepatan pemerataan layanan air bersih, melalui Program Indonesia Water Fund (IWF).
Wapres Ma’ruf menyampaikan IWF merupakan terobosan percepatan pemerataan air bersih, sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yang mengakui dan menjamin hak atas air.
“Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air sebagai pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai bentuk hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan Pemerintah menjadi suatu kebutuhan,” katanya pula.
Untuk itu, Wapres menekankan, pengelolaan air sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat, tak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menekankan keberadaan air tidak saja fundamental untuk menunjang kehidupan manusia, tetapi juga esensial untuk menjaga keseimbangan suhu demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi.
Secara global, saat ini sekitar 2 miliar manusia atau 26 persen populasi dunia tidak mempunyai akses yang baik terhadap air minum aman. Sedangkan Sidang Umum PBB pada tahun 2010 telah mengakui bahwa akses terhadap air minum aman merupakan hak asasi setiap manusia.
Oleh karena itu, katanya lagi, peningkatan akses terhadap air minum aman juga tercakup dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu "Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Bagi Semua".
Menurutnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah variabel vital yang turut menentukan kualitas kesehatan individu, yang akan berdampak 70 persen terhadap upaya penurunan stunting.
“Pemerintah telah menetapkan target dalam RPJMN 2020-2024, bahwa 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen akses air minum perpipaan. Namun, tren kenaikan cakupan layanan air bersih masih memerlukan dorongan intensif. Dalam 3 tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5 persen,” ujarnya.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 mencatat rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,78 persen, dengan sekitar 12 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman, dan kurang lebih 19 persen memiliki akses air minum perpipaan.
"Capaian sementara ini patut menjadi alarm bagi kita. Waktu yang tersisa menuju 2024 harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja kita bersama,” kata dia.
Untuk itu, kata Wapres, berdasarkan kebutuhan akan air bersih yang masih cukup tinggi dan mendesak, Pemerintah Indonesia telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat Indonesia melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata.
Dalam hal ini, Wapres mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN atas Program IWF.
Ia berharap, keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah (SR), dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN.
“Namun, Pemerintah dan BUMN tidak mungkin bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat,” kata dia.
“Jejaring ini harus dikembangkan dengan kuat dan terkoordinasikan dengan baik. Untuk itu, konferensi internasional ini agar dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengembangkan jejaring dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih,” ujar Wapres, seraya meresmikan peluncuran Program IWF.
