Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terus mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.
Oleh karena itu, lanjut dia, untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, pada tahun 2023 penanganan kesehatan terus dilanjutkan melalui program reguler di pusat dan daerah, serta perlindungan sosial - khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan - diberikan untuk menjaga daya beli dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selanjutnya penguatan pemulihan ekonomi terus didorong melalui berbagai program, termasuk program pemberdayaan dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta dukungan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendorong pemulihan di daerah dan desa, terutama pemanfaatan dana desa dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan demikian Sri Mulyani mengungkapkan APBN 2023 mendukung berbagai bidang pembangunan mulai dari modal manusia, modal fisik, dan antisipasi ketidakpastian.
Untuk kesehatan, anggaran pada tahun ini dialokasikan Rp178,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp60 triliun, yang fokusuntuk mencegah stunting.
Kemudian untuk pendidikan, alokasi anggarannya Rp612,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah Rp305,6 triliun, serta pembiayaan Rp69,5 triliun.
Selanjutnya untuk anggaran perlindungan sosial, sambung dia, mencapai Rp476 triliun,terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, serta pembiayaan Rp4,3 triliun.
"Perlindungan sosial ini cukup masih cukup tebal sebetulnya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Berbagai belanja bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan diberikan untuk mengurangi kesenjangan serta agar pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan berdaya tahan," kata Sri Mulyani.
Anggaran ketahanan pangan, lanjutnya, dialokasikan senilai Rp104,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Sementara ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun yang terdiri atas subsidi energi dan kompensasi Rp339,6 triliun serta lainnya Rp1,7 triliun.
Kemudian anggaran infrastruktur Rp392,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, serta pembiayaan Rp86 triliun. Selain itu anggaran pertahanan keamanan Rp316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat.
