Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan APBN memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa, melalui jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Isa menjelaskan belanja negara didesain untuk mendukung anak-anak Indonesia agar mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia yang cerdas.
Bahkan, banyak komponen belanja APBN didedikasikan untuk memberi perhatian yang besar bagi anak-anak.
Untuk pendidikan, Undang-Undang Dasar (UUD) bahkan mengamanatkan sebesar 20 persen dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan.
Pada 2022 dan 2023 di tengah pandemi, ia mengungkapkan anggaran untuk bidang pendidikan tidak menurun. Pemerintah justru memberikan alokasi khusus untuk anak-anak agar bisa mengakses pendidikan dengan secara daring.
Alokasi anggaran bidang pendidikan diberikan melalui beberapa program, seperti Program Indonesia Pintar yang diberikan kepada 17,9 juta dengan anggaran Rp9,7 triliun untuk masing-masing tahun 2022 dan 2023, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 780 ribu mahasiswa senilai Rp10 triliun di tahun 2022 dan kepada 893 ribu mahasiswa senilai Rp12,8 triliun di tahun 2023.
Ada pula anggaran untuk Pendidikan Kecakapan Kerja sebesar Rp131,5 miliar pada tahun 2022 dan Rp139,3 miliar pada tahun 2023 untuk 30 ribu lebih anak. Pemerintah juga memberikan pendidikan kecakapan wirausaha untuk sekitar 19 ribu orang kepada anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan anggaran sebesar Rp124 miliar dan tahun ini menjadi Rp147 miliar.
Sementara, di bidang kesehatan, Dirjen Anggaran menuturkan pemerintah mendukung imunisasi dasar sebesar Rp112 miliar serta pencegahan dan pengendalian penyakit, yang sebagian diberikan untuk anak-anak sebesar Rp1,8 triliun.
Kemudian, terdapat pemberian bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pemenuhan gizi ibu dan anak sebesar Rp1,3 triliun.
Adapun dukungan anggaran di kementerian lainnya, misalnya untuk perlindungan anak dan perempuan seperti pemenuhan hak anak sebesar Rp17,6 miliar pada tahun lalu dan tahun ini sebesar Rp24 miliar. Selain itu terdapat juga alokasi anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pengawasan obat dan makanan.
Untuk jaminan kesejahteraan, pemerintah memberikan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan. Di dalamnya, terdapat komponen yang memberikan tambahan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, dimana jika mempunyai anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD), keluarga akan mendapat tambahan Rp900 ribu per tahun, siswa SMP Rp1,5 juta per tahun, dan SMA Rp2 juta per tahun.
Melalui berbagai dukungan anggaran pemerintah tersebut, Isa pun berharap anak-anak Indonesia bisa menjadi lebih sehat, cerdas, dan menjadi manusia yang produktif.
"Tentunya kita sangat ingin anak-anak Indonesia menjadi semakin sehat, semakin cerdas, dan semakin tangguh untuk kemudian mereka bisa menjadi manusia yang produktif dan siap memajukan Indonesia," tuturnya.
