M Adnan Kakanwil Kemenkumham Jambi yang baru

Jambi (ANTARA) - M Adnan resmi menjadi Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jambi setelah resmi dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly saat melantik 120 orang Pimpinan Tinggi Pratama dan dua orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kemenkumham.

"Pak M Adnan kini sebagai Kakanwil Kemenkumham Jambi yang baru menggantikan pejabat lama Pak Tholib yang memasuki masa pensiun," kata Humas Kanwil Kemenkumham Jambi, Karimullah, di Jambi Selasa.

Hadir secara langsung menyaksikan proses pelantikan pada Senin (26/9) di Jakarta Pimpinan Tinggi Unit Utama, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Kortini JM serta beberapa Kepala Kantor Wilayah lainnya.

Tonggak kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi yang baru resmi berganti kepada M Adnan yang baru saja dilantik oleh Menkumham, Yasonna H Laoly, bersama dengan beberapa Kepala Kantor Wilayah lainnya. Kemudian juga turut dilantik yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan yang baru yakni Lili menggantikan Aris.

Sebelum menjabat sebagai Kakanwil di Jambi M Adnan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara dan Lili menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara.

Menteri Yasonna dalam amanatnya mengatakan kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik untuk segera melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di satuan kerjanya masing-masing.

Menteri juga mengatakan promosi dan mutasi di Kemenkumham bertujuan memberikan motivasi dan pengalaman yang baru bagi pimpinan Kemenkumham. Suasana kerja yang berbeda ini akan melahirkan gagasan-gagasan baru bagi kemajuan Kemenkumham. Promosi dan mutasi mematangkan wawasan kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Menkumham menuntut pimpinan Kemenkumham untuk membawa perubahan di lingkungan kerja, khususnya di era yang serba kritis dan terbuka ini dan para pimpinan harus mampu membangun kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen talenta sesuai rekomendasi dari Komisi ASN. Manajemen talenta digunakan agar mendapatkan pimpinan Kemenkumham yang memenuhi kualifikasi jabatan, serta menghasilkan kualitas yang optimal.