Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan empat indikator keberhasilan Pemilu Serentak 2024.
“Makin rendah partisipasinya, legitimasi juga tidak akan kuat, yang terpilih bukan pemimpin yang kuat dan itu rawan terjadinya instabilitas politik," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Indikator yang ketiga, sambung dia, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terutama konflik yang berujung pada tindak kekerasan.
"Konflik sangat mungkin terjadi, yang perlu dikerjakan adalah bagaimana mengelola potensi konflik itu tidak pecah menjadi konflik yang saling menghancurkan," ujarnya.
Kemudian indikator keempat, memastikan roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Adapun salah satu tugas Mendagri adalah mengawasi kinerja penjabat (Pj.) kepala daerah yang ditunjuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan baik.
“Maka indikator keberhasilan pemilu dia tidak membuat stagnasi pemerintahan, tapi tetap berjalan, dan itu tugas saya di antaranya Mendagri mengendalikan para Pj. (kepala daerah) dan lain-lain,” jelas Tito.
Untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut, dia meminta para penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bersikap netral dan segera membuat program perencanaan dengan baik.
Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan, terlebih Pemilu 2024 merupakan sejarah baru bagi sistem demokrasi Indonesia karena kali pertama pemilihan pusat dan daerah berlangsung secara serentak.
"Pertama kali dalam sejarah bangsa kita, dilaksanakan secara serempak, selama ini kita tidak, tidak mengalami keserempakan pusat dan daerah dan tidak pernah mengalami daerah semua melaksanakan pilkada," pungkas Tito.
