Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.
"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.
Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.
"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.
"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.
"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.
Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.
Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
