Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan renovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga Desember 2025 dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp43,6 triliun.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam diskusi yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Senin, menyampaikan pihaknya berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 140 ribu unit per tahun.
Namun, dalam masa pemerintahan saat ini, target untuk melakukan renovasi rumah di daerah meningkat menjadi dua juta unit per tahun.
"Meskipun masa efektif pemerintah tinggal sekitar enam bulan sampai Desember 2025, Presiden tetap menegaskan bahwa harus merenovasi dua juta rumah," katanya.
Disampaikan dia, anggaran yang digelontorkan dari APBN tersebut akan dibagi ke setiap rumah dengan nilai subsidi perbaikan hunian sebesar Rp21,8 juta per rumah.
Saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis lainnya supaya target yang diberikan Presiden bisa terpenuhi, seperti penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, TNI, dan Polri.
"Karena meng-absorb renovasi dari 140 ribu kapasitas selama ini menjadi dua juta unit, itu butuh effort yang sangat besar sekali, dan itu juga metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius," katanya.
Sebelumnya, Fahri mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.
"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," katanya dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.
"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.
Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.
