Jambi (ANTARA Jambi) - Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Batanghari, mengkritik dugaan permainan proyek yang dilakukan sejumlah anggota DPRD dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas di lingkungan Pemkab Batanghari.
Tindakan itu sangat bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, kata Ketua BPC Gapensi Batanghari Abdul Fahri AMD ketika dihubungi, Minggu.
Ia mengaku sudah mengedarkan surat BPC Gapensi kepada sejumlah SKPD dan DPRD Batanghari dengan nomor 18/BPC/Gapensi-BH/V/2014 terkait kritikannya terhadap pelaksanaan Perpres 54 ini.
Menurut dia, distribusi proyek-proyek di Pemkab Batanghari, khususnya di sejumlah SKPD tidak seluruhnya disampaikan kepada rekanan, kenyataannya ada yang diberikan kepada individu yang sebagian merupakan anggota DPRD.
Akibat permainan itu para rekanan di Batanghari tidak mendapatkan apa-apa, karena itu SKPD tersebut dinilai telah mengabaikan Perpres 54 Tahun 2012.
"Pekerjaan tersebut terutama proyek Penunjukan Langsung (PL) dan PML dan modus pelaksanaan proyek diserahkan, dikerjakan dan dijual kepada orang lain dan tidak dikerjakan yang mendapat proyek.
Menurut dia, selama ini sebagian SKPD di Pemkab Batanghari diduga bermain sendiri proyek tanpa memmedomani aturan yang telah berlaku.
"Ke depan jika keluhan Gapensi tidak ditanggapi, kami akan melakukan protes ke Pemkab Batanghari dan SKPD," kata Fahri.
Hal senada dikatakan anggota BPC Gapensi yang enggan disebut namanya yang mengatakan, sebagian SKPD dan anggota DPRD Batanghari bermain dengan proyek-proyek yang ada.
"Sungguh memprihatinkan melihat permainan proyek di sejumlah SKPD, bahkan anggota dewan ikut terlibat melanggar Perpres," katanya.
Sesuai dengan Perpres 54, seharusnya perusahaan yang memiliki legilitas hukum resmi yang bisa mendapatkan dan melaksanakan proyek, bukan perorangan atau pihak lainnya, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Batanghari Usman mengatakan, terkait pihaknya belum menerima surat dari Gapensi, karena beberapa hari kebelangkan pihaknya disibukkan dengan laporan kekayaan PNS di lingkungan Pemkab Batanghari ke KPK.
Namun ia menyambut baik kritikan Gapensi tersebut, jika ada SKPD yang terlibat bermain proyek dan melanggar aturan akan segera ditindak, begitu juga dengan DPRD Batanghari, harus ditindak oleh parpolnya.
Usman berjanji akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk menindak lanjuti surat Gapensi tersebut.
Seorang putera daerah Batanghari, Heri menduga kuat selama ini di sejumlah SKPD dan DPRD Batanghari bermain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang menggunakan APBD Batanghari.
Ia berharap ke depan hal tersebut segera diatasi dan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan dan jika terbukti, mereka yang bermain diproses secara hukum.(Ant)
