Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Indonesia pada hari Minggu, 20 Oktober 2019, untuk masa tugas 2019—2024.
Dua hari setelah dilantik, Selasa, Presiden Jokowi memanggil sejumlah nama yang akan duduk dalam susunan kabinetnya.
Salah satunya, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1999—2000 Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Fachrul Razi yang menggunakan kemeja berwarna putih mengaku baru Senin (21/10) malam diberitahukan untuk menghadap Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan.
"Saya tadi malam diberi tahu untuk menghadap Pak Presiden," kata Fachrul singkat kepada media di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa siang.
Menurut Fachrul, dirinya juga belum tahu posisi pembantu Presiden yang akan diamanahkan kepadanya.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, pria kelahiran Banda Aceh itu mengaku berdiskusi mengenai sumber daya manusia (SDM) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya diminta bergabung dalam Kabinet Kerja Jilid II. Posisinya apa? Saya tidak tahu yang jelas banyak bercerita soal keamanan, pendidikan, dan masalah pembangunan sumber daya manusia, saya sulit menebak SDM," kata Fachrul seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kerpesidenan Jakarta, Selasa siang.
Fachrul pun menunggu hingga Rabu (23/10) mengenai kepastian posisinya dalam kabinet.
"Tunggu saja besok, tapi tadi saya banyak bicara pembangunan SDM ke depan agar jauh lebih maju dibanding kondisi sebelumnya," ungkap pria berusia 72 tahun itu.
Fachrul mengaku mewakili kalangan profesional di kabinet.
"Saya bukan mewakili partai, melainkan ya mungkin saya profesional ya saya kira itu," kata politikus Partai Hanura ini.
Diketahui Fachrul Razi merupakan salah satu purnawirawan jenderal TNI yang menginisiasi dukungan purnawirawan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Selama kampanye Pilpres 2019, Fachrul Razi dikenal sebagai Ketua Tim Bravo 5.
Tim Bravo 5 merupakan tim sukarelawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang terdiri atas para purnawirawan TNI yang sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1970 atau seangkatan dengan Luhut Binsar Panjaitan.
Tim ini terbentuk sejak 2013 untuk memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu 2014.
Fachrul Razi saat itu mengatakan Bravo 5 dibentuk untuk menepis persepsi bahwa seluruh purnawirawan TNI mendukung calon Presiden RI Prabowo Subianto.
Lulusan Akademi Militer 1970 ini berpengalaman dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir yang diembannya sebagai Wakil Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Fachrul Razi diberhentikan dari jabatannya itu oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui keputusan presiden.
Gus Dur memberhentikan Fachrul karena saat itu dia ingin menghapuskan jabatan Wakil Panglima TNI. Jabatan orang nomor dua sampai kini masih dihapuskan.
Tempati Posisi Strategis
Beberapa posisi strategis di militer sempat diduduki oleh Fachrul Razi. Dia pernah menjadi Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, kemudian Wakil Asisten Operasi KSAD, Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana, dan Gubernur Akademi Militer (1996—1997).
Tidak hanya itu, Fachrul juga sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI (1997—1998), lalu Kepala Staf Umum ABRI (1998—1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999) serta Wakil Panglima TNI (1999—2000).
Setelah pensiun dari tentara, Fachrul aktif di bidang bisnis dan sosial.
"Yang jelas saya purnawirawan TNI, saya mengelola bisnis, kemudian bidang sosial dan agama," kata Fachrul.
Fachrul Razi sempat menjabat Presiden Komisaris PT Central Proteina Prima (CP Prima) dan Komisaris Utama PT Antam Tbk. sejak 2015.
Ia juga menjadi komisaris di PT Toba Sejahtera Group milik Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan.
Pemecatan Prabowo
Fachrul Razi merupakan salah satu jenderal TNI yang merekomendasikan pemecatan Letjen TNI Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad pada era Reformasi 1998.
Ketika itu Fachrul menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab (Wiranto) Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998.
Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, dan anggotanya adalah Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Letjen TNI Agum Gumelar, dan Letjen TNI Ari J. Kumaat.
Terkait hubungannya dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kemarin ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi, Fachrul menilai hal itu memang bidangnya.
"Saya kira tidak apa-apa karena memang bidangnya dia," ucap Fachrul.
Ia mengaku hubungannya dengan Prabowo tidak ada masalah dan biasa-biasa saja.
"Saya dengan Pak Prabowo biasa-biasa saja, ketemu peluk-pelukan, makan sama-sama, tidak ada yang aneh dalam sistem yang terbangun karena baik masalah kedinasan maupun pribadi tidak terganggu," katanya.
Fachrul melanjutkan, "Kalau saya tidak setuju dengan komandan, ya, saya katakan tidak pas. Akan tetapi, tidak membuat hubungan saya jadi jelek."
