Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah atau spasial.
Hal ini mengingat mayoritas aktivitas perekonomian nasional terpusat di wilayah Jawa dengan PDRB Jawa dan Sumatera mendominasi hingga 80 persen PDB nasional sejak 1983 sampai 2018.
Baca juga: Kepala BKF: APBN bertahap biayai pembangunan IKN
Oleh sebab itu Febrio menuturkan pemindahan IKN menjadi proyek yang strategis untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata tersebut.
Pemerintah meyakini IKN menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN.
Terlebih lagi Kalimantan Timur merupakan lokasi yang strategis, aman dan minim ancaman bencana serta memiliki aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yang sudah berkembang.
Kalimantan Timur juga mempunyai ketersediaan sumber air baku serta lahan luas milik pemerintah atau BUMN sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, sekaligus adanya potensi konflik sosial yang rendah.
Baca juga: Menteri PPN: Pemindahan IKN strategi wujudkan Visi Indonesia 2045
