Jambi (ANTARA) - Memperingati HUT ke 66 tahun, sebuah pergerakan besar guna membangun dan meningkatkan derajat serta martabat masyarakat khususnya pekerja telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan mendaftarkan 78 ribu pekerja rentan yang berada di setiap desa dan kelurahan telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mengatakan seluruh pekerja yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan juga risiko kematian.
"Terdapat beberapa program pembangunan yang menjadi unggulan Gubernur Jambi seperti Program “DUMISAKE” yang merupakan program pemerataan pembangunan ke semua wilayah di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, serta Program BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) bagi 1.562 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi yang merupakan program penguatan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan masyarakat, program ini mengalokasikan dana provinsi sebesar Rp100 juta per desa/ kelurahan," katanya saat peringatan HUT ke-66 Provinsi Jambi, Jumat (5/1).
Berangkat dari program BKBK tersebutlah, sebanyak 10 persen dari dana bantuan desa dan kelurahan diberikan untuk menjamin sebanyak 78 ribu pekerja rentan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
Pelaksanaan program BKBK ini diatur melalui Pergub No 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022.
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mendampingi Gubernur Jambi Al Haris memberikan santunan kematian serta manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 6 orang ahli waris dari pekerja yang didaftarkan melalui program BKBK tersebut pada Rapat Paripurna HUT Provinsi Jambi di DPRD Provinsi Jambi.
Zainudin dalam keterangannya seusai menyerahkan santunan menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi dan kepedulian yang ditunjukan oleh Gubernur Jambi dalam menjamin terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jambi ini merupakan yang pertama, ini juga sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita, kita akan mulai membangun dari yang paling luar, dari desa dan kelurahan, hampir 65 persen pekerja Informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa dan kelurahan,” jelas Zainudin.
Sepanjang tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada seluruh peserta di Provinsi Jambi senilai Rp304 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 26 ribu kasus, juga untuk kepesertaan non ASN yang selama tahun 2022 telah menerima manfaat senilai Rp1,1 miliar dengan jumlah 34 kasus.
Dirinya melanjutkan saat ini BPJAMSOSTEK memiliki empat ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta yang mendapatkan perlindungan di tahun 2023, yaitu ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas, kemudian ekosistem pasar yang di dalamnya ada pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.
“Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya, juga program kami ' Sertakan ', yaitu program mendaftarkan pekerja yang ada di sekitar kita, seperti ART nya, sopir nya, ini akan semakin mudah,” katanya menambahkan.
Pekerja informal seperti pedagang, petani dan nelayan memang memiliki keunikan dan karakteristiknya masing- masing, sehingga dalam mengedukasi dan mengajak untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta dibutuhkan pendekatan khusus, untuk itu Zainudin menambahkan, pihaknya terus gencar mengkampanyekan “Kerja Keras Bebas Cemas” agar setiap orang dengan profesi pekerjaan apapun mengerti makna penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Atas apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jambi ini semoga menjadi contoh yang luar biasa dan ditiru oleh seluruh pemda, sehingga cita- cita kita melihat pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud,” jelasnya.
Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jambi Muhammad Syahrul, mengatakan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, pihaknya optimis akan memperluas perlindungan bagi pekerja di Provinsi Jambi.
"Kami optimis perlindungan akan semakin luas lagi berkat dukungan berupa regulasi dari Pemprov Jambi," katanya menegaskan.
Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sumatra Bagian Selatan Eko Purnomo meyakini kerja sama dan kolaborasi yang sudah baik ini akan diikuti oleh provinsi- provinsi lain seperti Provinsi Lampung dan Bangka Belitung.
"InsyaAllah dalam waktu dekat akan menyusul Provinsi Lampung, adapun program yang disasar akan sama seperti Provinsi Jambi yaitu pekerja rentan di ekosistem desa, ini semua akan membantu mencegah terjadinya masyarakat miskin esktrem seperti apa yang disampaikan Presiden RI," terangnya.
