Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar semakin tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan penguatan pengawasan tersebut salah satunya melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian ESDM.
"Melalui kerja sama ini, diharapkan berbagai temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti," katanya.
Erika juga berharap ke depannya, BPH Migas bisa lebih meningkatkan pengawasan, setelah adanya Ditjen Gakkum Kementerian ESDM tersebut.
"Kami punya harapan besar, temuan-temuan (dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi) dapat ditindaklanjuti sampai tuntas," ujar dia, saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XII DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (19/7).
Ia mengatakan BPH Migas mendapat banyak masukan dari kegiatan kunjungan spesifik anggota dewan tersebut.
"Hari ini, kami mendapat banyak masukan bagaimana kami dapat meningkatkan pengawasan, terutama untuk BBM subsidi dan kompensasi," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan kuota BBM nasional untuk tahun 2025 dipastikan cukup.
"Kuotanya jelas cukup. Bahkan, relatif tersedia," ujar dia.
Sugeng juga mengapresiasi implementasi program subsidi tepat sasaran yang dirasakan masyarakat.
Ia mengatakan penggunaan aplikasi dan sistem digital menjadi instrumen penting dalam mengurangi kebocoran distribusi.
"Saat ini, sudah mulai aktif kepada program subsidi tepat sasaran, ada pengecekan melalui aplikasi dan pengawasan-pengawasan lain," katanya.
Perlu pengawasan yang konsisten untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, kata Sugeng, menekankan.
Adapun Anggota Komisi XII DPR yang hadir dalam kunjungan spesifik adalah Zulfikar Hamonangan, Syarif Fasya, Ateng Sutisna, Ratna Juwita, Yulisman, Alfons Manibui, Arif Riyanto Uopdana, Dipo Alam, Meitri Citra Wardani, Aqib Ardiansyah, Sigit Karyawan Yunianto, Totok Daryanto, dan Rokhmat Ardian.
Turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari, Kepala Balai Besar Pengujian Migas LEMIGAS Kementerian ESDM Mustafid Gunawan, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
Pemantauan SPBU
Selain itu, Erika bersama Harya juga melakukan inspeksi ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta.
Dari kegiatan tersebut, terpantau pasokan dan distribusi BBM aman dan lancar.
"Alhamdulillah, kami melihat bahwa penyediaan dan penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan lancar. Salah satu bentuk perbaikan yang perlu diapresiasi adalah peningkatan kualitas 'closed circuit television' (CCTV) dan kelengkapan administrasi," kata Erika.
Sistem electronic data capture (EDC) sudah aktif dan dapat merekam transaksi konsumen beserta foto kendaraannya, khususnya untuk pembelian solar subsidi, kata Harya, menambahkan.
Setiap SPBU agar melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, katanya, menekankan.
"Jangan sampai ada pengisian yang berulang. Kami juga mengimbau pengelola SPBU dapat lebih memperhatikan kualitas infrastruktur, seperti tangki BBM agar tidak terjadi kebocoran dan menurunkan kualitas BBM," ujar Harya yang akrab disapa Didit itu.
Ia mengatakan komitmen pemerintah agar seluruh SPBU menjaga akuntabilitas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dengan baik.
"BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga secara terus menerus melakukan edukasi kepada pengelola SPBU untuk menghindari penyalahgunaan BBM, khususnya subsidi dan kompensasi di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Didit.
