Jakarta (ANTARA) - Selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, hanya satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tidak tercapai.
Dalam RPJMN 2015-2019, terdapat delapan target bidang pendidikan yakni rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun, persentase SD/MI berakreditasi minimal B, persentase SMP/MTS minimal B, persentase SMA/MA berakreditasi minimal B, persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B.
Selain itu, rasio angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya dan rasio APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya.
Sebagian besar target RPJMN tersebut tercapai, hanya untuk rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak tercapai, yang mana target akhir 8,8 tahun namun prognosa capaian 2019 sebanyak 8,62 tahun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan faktor penghambat yang membuat taget itu belum tercapai yakni budaya setempat hingga tingkat kemiskinan.
"Akses pendidikan di daerah terluar, terdepan dan terpencil turut memengaruhi rata-rata lama sekolah," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut, yakni program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), program afirmasi pendidikan di daerah 3T, pemenuhan kebutuhan guru di sekolah 3T, dan pembinaan terhadap satuan pendidikan untuk pengoptimalan pencapaian standar nasional pendidikan.
Begitu juga untuk rencana strategis Kemendikbud, lanjut dia, dapat tercapai.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat yakni peningkatan persentase guru profesional masih di bawah target, mengingat banyaknya guru honorer yang tidak memenuhi standar nasional pendidikan.
"Untuk itu perlu upaya terobosan untuk peningkatan kualifikasi dan kualitas guru," katanya.
Hal yang perlu ditingkatkan yakni sekolah dan lembaga kursus yang memiliki mutu dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) di bawah sasaran.
Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta manajemen pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang kurang tepat guna.
"Untuk itu rekomendasi yang dilakukan adalah terkait manajemen pendidikan dengan menyasar pada peningkatan mutu pendidikan," terang dia.
Capaian kinerja
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, menjelaskan terdapat sejumlah capaian kinerja dalam lima tahun terakhir, yakni pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk menjawab pembelajaran abad 21, memajukan budaya dan Bahasa Indonesia, serta memperkuat jati diri bangsa.
Selain itu, meningkatkan akses pendidikan berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan, pembelajaran bermutu dan mewujudkan revolusi karakter, meningkatkan relevansi pendidikan melalui revitalisasi vokasi, serta reformasi tata kelola pendidikan dengan pelibatan publik.
Sebanyak 1,933 juta guru telah mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai pengembangan profesi. Pelatihan tersebut berorientasi pada pembelajaran daya nalar tingkat tinggi, pemanfaatan nilai UN untuk pemilihan unit pembelajaran, memberdayakan kelompok guru, dan memperhatikan keragaman mutu pendidikan GTK dengan zonasi.
Guru yang lulusan sarjana pun meningkat dalam lima tahun terakhir, yakni dari 74,77 persen hingga 87,22 persen.
Untuk pemajuan budaya, pemerintahan Jokowi-JK berhasil merealisasikan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan setelah berjuang selama 30 tahun.
Sejumlah upaya dilakukan untuk memajukan kebudayaan mulai dari Kongres Kebudayaan Indonesia hingga Pekan Kebudayaan Nasional.
Untuk pengembangan bahasa yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V yang dapat diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id, dengan pencarian 52,98 juta kata.
Selanjutnya, fasilitas pengembangan perfilman dengan mengadakan Festival Film Indonesia sejak 2015. Penghargaan itu diberikan kepada insan perfilman terbaik di Tanah Air dalam bentuk Piala Citra.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar sejak 2014 sebanyak Rp45,2 triliun. Sebelum 2014, terdapat Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang hanya diberikan kepada tujuh juta siswa.
Siswa yang menerima KIP 18,9 juta anak setiap tahunnya. Siswa tersebut yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Untuk dana BOS telah disalurkan Rp221,8 triliun dalam kurun 2015 hingga 2019. Sejak 2016, BOS diberikan hingga jenjang SMA/SMK. Sebelumnya hanya jenjang SD dan SMP.
"Mulai tahun ini, kami memberikan BOS afirmasi untuk sekolah di daerah tertinggal dan BOS kinerja untuk sekolah berkinerja terbaik," katanya.
Untuk peningkatan kualitas Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) juga dilakukan, yang mana APK PAUD mencapai 75,13 persen. Jumlah desa yang telah memiliki PAUD 63.282 desa.
Untuk pembangunan pendidikan di wilayah Papua dan Papua Barat, juga telah dibangun 202 sekolah berasrama, yang terdiri atas 15 SD, 111 SMP, 50 SMA, dan 26 SMK.
Kemendikbud juga membuat 2.580 zona pendidikan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pendidikan, mulai peningkatan kualitas pendidikan, kualitas guru, hingga pemerataan distribusi guru berbasiskan zonasi.
Saat awal kepemimpinan pada pertengahan 2016, Muhadjir mencetuskan penguatan pendidikan karakter yang bertujuan menguatkan karakter siswa, yang terdiri atasi lima nilai yakni religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian.
Selain itu, pelaksanaan gerakan literasi nasional, yang mana telah ditulis 661 buku cerita jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Saat ini juga terdapat 102 kampung literasi.
Pada era pemerintahan Jokowi-JK, untuk pertama kalinya didirikan Direktorat Pendidikan Keluarga. Terkait dengan hal itu, keluarga dilibatkan dalam proses pendidikan.
Selain itu, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang mana telah menjangkau 7,5 juta siswa atau 91 persen.
Didirikan portal Rumah Belajar yang menyediakan bahan pembelajaran serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antarkomunitas.
Mulai tahun ini, disalurkan 1,74 sabak elektronik atau tablet untuk sekolah dan 37.374 peladen untuk sekolah. Semua itu bagian dari Digitalisasi Sekolah.
Kemendikbud juga meningkatkan kerja sama SMK dengan dunia industri sebagai bagian dari revitalisasi SMK, sedangkan penyesuaian kurikulum SMK dengan industri dengan harapan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Sebanyak 2.660 guru SMK juga telah dilatih untuk meningkatkan kompetensi di bidang vokasi.
Untuk kategori reformasi tata kelola pendidikan melalui pelibatan publik, Kemendikbud membuat data pokok pendidikan (Dapodik) dan neraca pendidikan daerah (NPD).
Data yang ada di Dapodik dan NPD dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya.
Dapodik juga memudahkan evaluasi data pembangunan pendidikan, misalnya dalam pemberian dana BOS.
