Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga melakukan belanja yang kreatif dan inovatif agar bisa menciptakan value for money atau anggaran yang memberikan dampak masif terhadap perekonomian.
"Cara-cara untuk melakukan belanja kreatif dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita," ungkap Sri Mulyani dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan salah satu belanja kreatif dan inovatif yang bisa dilakukan yakni dengan mengelola anggaran yang telah dialokasikan pemerintah dan mengembalikannya dalam bentuk dana ataupun dampak yang lebih besar.
Dana tersebut dikembalikan bukan untuk masuk ke kas negara saja, tetapi untuk diputar kembali agar bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Dengan demikian, perputaran kembali anggaran tersebut menjadi salah satu fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai suatu instrumen, sehingga dapat melakukan distribusi, alokasi, atau stabilisasi pada saat ekonomi menghadapi kejutan seperti saat pandemi COVID-19.
Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan belanja kreatif dan inovatif kementerian/lembaga perlu dilakukan lantaran sektor swasta biasanya belum berani masuk di beberapa daerah maupun bidang yang dianggap berisiko tinggi.
"Jadi, mungkin pemerintah perlu masuk dahulu kemudian baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa mulai memberikan ruang itu kepada sektor swasta," tuturnya.
Kendati demikian, kata dia, mendorong belanja kreatif dan inovatif merupakan peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh salah satu kementerian/lembaga saja, sehingga harus dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga, bahkan jika memungkinkan pemerintah daerah bisa turut berpartisipasi.
Maka dari itu, Bendahara Negara tersebut pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggaran dari sisi value for money.
"Ini merupakan sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja," tutur Sri Mulyani.